Jakarta, Faktanews.com – Sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menanggapi kabar mengenai perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut akan segera dilakukan tidak lama lagi.
Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
“Kita serahkan Pak Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, reshuffle ya. Oke. Cukup ya? Itu nanti, itu kan hak prerogatif Presiden,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron juga menyatakan hal serupa.
Ia mengatakan kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri berada di tangan kepala negara.
“Reshuffle adalah hak prerogatif presiden, sehingga untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi kewenangan presiden,” jelasnya.
Pernyataan kedua elite partai tersebut muncul di tengah beredarnya rumor reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Meski isu pergantian menteri ramai diperbincangkan publik, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana.
10 Daftar Nama Menteri yang Berpotensi Direshuffle
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang dirumorkan terjadi pada Februari 2026 sudah menjadi keniscayaan jika mengacu pada penilaian publik terhadap kinerja sejumlah menteri.
“Ada rumor Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle pada Februari 2026. Rumor itu diharapkan memang jadi kenyataan. Sebab, secara objektif beberapa menteri memang dinilai masyarakat kinerjanya rendah,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).
Ia menyebut penilaian publik itu tercermin dalam sejumlah hasil survei, termasuk rilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang pernah memuat delapan nama menteri dan dua kepala badan yang dinilai memiliki kinerja terburuk dan layak di-reshuffle.