Jakarta, Beritafaktanews.com– Kisah getir keluarga pra sejahtera kembali mencuat di pertengahan September lalu. Seorang anak asuh dari keluarga miskin harus dirawat di rumah sakit akibat menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) disertai gizi kurang.
Sang ibu, yang hanya lulusan sekolah dasar, sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat dengan penghasilan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang. Pendapatan tidak menentu itu jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan keluarga. Anak keduanya putus sekolah, sementara anak ketiga dan keempat terpaksa bersekolah di lembaga swasta karena tidak mendapat kursi di sekolah negeri.
“Sekolah itu tidak cukup hanya dengan semangat. Orang tua harus punya uang, sementara pendapatan sangat terbatas,” ungkap salah satu relawan pendamping keluarga tersebut.
Untuk membayar biaya sekolah yang kian membebani, keluarga ini mengorbankan pola makan. Mereka kerap hanya menyantap nasi uduk di pagi hari, lalu siang dan malam dengan nasi, ikan asin, atau mi instan. Makanan bergizi sesuai anjuran “Isi Piringku” dari Kementerian Kesehatan nyaris tak tersentuh akibat harga bahan pangan yang terus meroket.
Fenomena serupa dialami banyak keluarga miskin lainnya di Indonesia. Anak-anak tumbuh dengan gizi buruk karena orang tuanya tak mampu membeli beras, sayuran, telur, apalagi buah. Pola makan didominasi karbohidrat dengan lauk seadanya.
Di tengah kondisi itu, pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digadang-gadang bisa menyelamatkan anak-anak dari keluarga pra sejahtera agar memperoleh makanan sehat. Namun, sejumlah pihak menilai narasi MBG justru ibarat “pahlawan kesiangan” yang hadir setelah masyarakat lebih dulu dikorbankan oleh sistem ekonomi yang timpang.
Contoh nyata terlihat di Teluk Morombo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sebelum tambang dan hilirisasi nikel masuk, warga pesisir dapat bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kini, populasi ikan menurun drastis akibat pencemaran limbah, air bersih tercemar, dan sumber pangan alami kian sulit diakses.
“Pemerintah seharusnya bukan sibuk memasak makan siang untuk anak-anak se-Indonesia. Tugas utama negara adalah menyediakan pangan terjangkau, membuka lapangan kerja yang layak, dan mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat, bukan segelintir kroni,” tegas aktivis pemerhati pangan.
Menurutnya, jika harga pangan dapat dijangkau semua kalangan dan tersedia lapangan kerja memadai, maka keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka tanpa perlu menunggu intervensi program.
“Kalau bapak pulang kerja bawa penghasilan layak dan harga pangan bisa terbeli, urusan makan biarlah diserahkan kepada ibu mereka. Negara tidak perlu repot masak untuk rakyat,” pungkasnya.
(R01-R12-BFN)
