Beritafaktanews.web.id,Jakarta, 6 Mei 2025,Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani menggelar kegiatan sosialisasi secara virtual pada Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).
Sosialisasi ini ditujukan kepada jajaran Intelijen Kejaksaan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat pengawasan dan reformasi penyelenggaraan perizinan di daerah yang dinilai masih menghadapi banyak hambatan.
“Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan dalam proses perizinan yang berdampak pada investasi dan pelayanan publik. Diharapkan tim koordinasi yang dibentuk dapat melakukan pencegahan, reviu regulasi, dan penguatan sistem,” ujar JAM-Intel.
Nota kesepahaman ini mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Perizinan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Tim ini bertugas menyusun rencana kerja, mengevaluasi prosedur dan biaya perizinan, serta memastikan efektivitas pengawasan melalui koordinasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari penguatan peran kejaksaan, JAM-Intel juga menegaskan pentingnya peran Satuan Tugas Pengamanan Investasi, sesuai dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2021 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 67 Tahun 2024. Satgas ini berperan dalam memetakan permasalahan, mencegah pungli, dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Dalam arahannya, Prof. Reda meminta seluruh jajaran intelijen kejaksaan untuk menjalankan mandat ini secara profesional, menjaga integritas, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.
“Harapannya, melalui langkah terintegrasi ini, perizinan di daerah menjadi lebih transparan, efisien, dan mampu mendukung iklim investasi yang sehat,” tutupnya.
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.