Jakarta, Faktanews//– Rangkaian demonstrasi yang merebak di Jakarta hingga daerah dalam beberapa hari terakhir dinilai sebagai bentuk akumulasi kemarahan rakyat terhadap pemerintah dan DPR. Hal itu disampaikan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, pada Sabtu (30/8/2025).
“Ini akumulasi dari kemarahan rakyat terhadap situasi saat ini. Di saat rakyat susah cari kerja, tunjangan Dewan dinaikkan. Di saat rakyat berkelahi dengan hidupnya, malah banyak yang rangkap jabatan dan pajak rakyat naik,” ujar Adi kepada wartawan.
DPR Diingatkan Jaga Ucapan
Adi mengingatkan anggota DPR untuk berhati-hati dalam bersikap di tengah kemarahan publik. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya dapat menenangkan masyarakat, bukan memperkeruh keadaan.
“Dewan wajib jaga omongan dan perilakunya. Saat rakyat susah, malah ada yang joget-joget. Ketika rakyat protes, dituding dengan bahasa kasar. Itu tak mencerminkan perilaku yang baik,” tegasnya.
Ia menyoroti pernyataan sejumlah anggota DPR yang mengaku masih kurang dengan tunjangan yang diterima. Salah satunya terkait tunjangan sewa rumah Rp 50 juta, serta keluhan soal jarak tempuh Bintaro-Senayan yang dianggap macet sehingga membutuhkan tunjangan rumah tambahan.
“Dewan itu pejabat publik. Kata-katanya mesti dijaga. Jangan melukai rakyat, jangan nantang rakyat,” imbuhnya.
Gelombang Aksi Belum Reda
Sebagai informasi, beberapa hari terakhir masyarakat menggelar demonstrasi menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Terakhir, pada Jumat (29/8), aksi berlangsung di sejumlah titik, mulai dari Polda Metro Jaya, Gedung DPR RI, hingga Markas Brimob.
Gelombang protes tersebut masih berlanjut, menandai tingginya ketidakpuasan publik terhadap kebijakan dan sikap para wakil rakyat.
(R01-R12-BFN)