Jakarta, Berita Faktanews//– Gelombang amarah publik terus meluas. Setelah rumah Ahmad Sahroni dan Eko Patrio porak-poranda, kini kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran penjarahan massa pada Minggu (31/8) dini hari.
Dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @infojakarta.co.id, terlihat ratusan warga menyerbu rumah Sri Mulyani sekitar pukul 01.41 WIB. Pintu dan jendela pecah, sementara barang-barang mewah diangkut keluar tanpa bisa dicegah.
“Kondisi rumah Sri Mulyani yang dijarah 31 Agustus jam 1.41 pagi,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut. Hingga kini, belum diketahui keberadaan Sri Mulyani saat peristiwa terjadi.
Akar Kemarahan Publik
Gelombang protes bermula dari isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang mencuat sejak 25 Agustus 2025. Di tengah tekanan ekonomi, kabar itu memicu rasa tidak adil yang meluas.
Demonstrasi pun pecah di depan Gedung DPR. Namun, kekecewaan semakin membara ketika tak satu pun anggota dewan muncul mendengar aspirasi rakyat. Keheningan dari kursi wakil rakyat justru menjadi bahan bakar amarah massa.
Puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas setelah terlindas mobil rantis Brimob di sekitar lokasi aksi. Tragedi itu menjadi titik balik: unjuk rasa damai menjelma menjadi rentetan kericuhan.
Rumah Pejabat Jadi Sasaran
Sejak insiden itu, massa mulai melampiaskan kemarahan dengan menyasar rumah para pejabat. Dimulai dari Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, berlanjut ke Eko Patrio di Kuningan, lalu Uya Kuya, hingga akhirnya rumah Sri Mulyani dini hari tadi.
Bagi massa, rumah pejabat bukan sekadar bangunan pribadi. Kediaman-kediaman mewah itu kini dipandang sebagai simbol jurang sosial antara rakyat kecil dan pejabat yang dinilai bergelimang fasilitas.
Jakarta Masih Mencekam
Hingga Minggu pagi, situasi di sejumlah titik Jakarta masih mencekam. Polisi berusaha mengendalikan massa, namun kondisi di lapangan kerap di luar kendali.
Di balik teriakan dan amukan, tersimpan rasa kecewa mendalam. Rakyat merasa diabaikan. Ketika jalur aspirasi tertutup, jalan kekerasan dan penjarahan pun dipilih — sebuah konsekuensi tragis dari runtuhnya kepercayaan publik terhadap wakil dan pejabat negara.(R01-R12-BFN)