JAKARTA, Berita Faktanews// – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Noel ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Menurut Setyo, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar yang berasal dari praktik pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Dalam jumpa pers, Noel ditampilkan mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan tangan diborgol.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan, penyidik menyita uang tunai, puluhan mobil, serta motor merek Ducati dalam OTT tersebut. Selain itu, salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan juga telah disegel.
Respons Istana
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati langkah hukum KPK dan mempersilakan proses penyidikan berjalan sebagaimana mestinya.
“Karena ini ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum dijalankan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Ia mengaku prihatin karena ada anggota Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT. Padahal, Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah rakyat.
“Berkali-kali beliau menyampaikan kepada seluruh anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi. Dengan kejadian ini, tentu akan menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran pemerintah,” kata Prasetyo.
Kasus Noel menjadi sorotan publik karena menyeret pejabat tinggi kementerian sekaligus menguatkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi. (R01-R12/BFN)
